Tampilkan postingan dengan label Saiful Bahri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Saiful Bahri. Tampilkan semua postingan

Selasa, 17 September 2013

SK Polwan Berjilbab Segera Terbit


Jakarta.  Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengapresiasi jawaban resmi Kapolri yang mendukung polisi wanita (Polwan) berjilbab dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (16/9).
“Dalam jawaban resmi tertulis nya, Kapolri menyambut baik aspirasi dari masyarakat yang menghendaki adanya peraturan seragam Polwan berjilbab,” jelas Muzzammil.
Menurut Muzzammil, mengutip pernyataan Kapolri, “Pada prinsipnya Kapolri tidak keberatan dengan Polwan Berjilbab dan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kapolri,” ujarnya
Kapolri mengatakan, lanjut Muzzammil sudah ada 61 mode dan warna seragam Polwan Berjilbab untuk seluruh kesatuan Polwan di Kepolisian yang merupakan aspirasi dari masyarakat. “Ini merupakan wujud sikap tanggap Polri terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Kamis, 12 September 2013

Al Jazeera Adukan Pemerintah Kudeta Mesir ke Mahkamah Internasional


Doha. Perusahaan media Al Jazeera akan mengambil langkah hukum terhadap pemerintah kudeta Mesir. Al Jazeera menuding pemerintah kudeta Mesir melakukan “kampanye pelecehan dan intimidasi secara berkelanjutan” terhadap jurnalis-jurnalis mereka di negeri Piramid itu.
Perusahaan yang berbasis di Qatar itu mengatakan, sejak kudeta terhadap Presiden Muhamad Mursi, sejumlah jurnalis nya telah ditangkap dan ditahan. Beberapa di antaranya tanpa tuduhan yang jelas atau berlatar belakang politik.
Kantor Al Jazeera di Mesir itu juga diserbu dan ditutup secara paksa. Peralatan-peralatan penyiaran disita, bahkan sinyal mereka pun di blokir oleh militer Mesir.
Dalam pernyataan resminya, Kamis (12/9), Al Jazeera mengaku telah memerintahkan kantor pengacara asal London, Carter-Ruck untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dan PBB. “Al Jazeera tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. 

Sabtu, 17 Agustus 2013

Keluarga Beberapa Menteri Kabinet Bablawi Mulai Melarikan Diri

Mesir. Keluarga beberapa menteri kabinet Bablawi mulai melarikan diri ke luar negeri. Hal itu setelah beberapa menteri dijadikan sebagai tahanan rumah karena mengajukan pengunduran diri mereka setelah terjadinya pembantaian Rab’ah dan Nahdhah.

Hal ini disebutkan oleh akun facebook resmi pendukung Presiden Mursi mengambilnya dari sumber yang bisa dipercaya di airport Kairo.

Keluarga-keluarga tersebut meninggalkan Mesir menuju beberapa negara Eropa dan Arab, hari Jumat kemarin. Kepergian mereka ini terjadi beberapa jam setelah tersiar kabar bahwa banyak menteri yang menjadi tahanan rumah akibat rencana mengundurkan diri. (msa/sbb/dkw)

Redaktur: Saiful Bahri

Sumber:

http://www.dakwatuna.com/2013/08/17/38098/keluarga-beberapa-menteri-kabinet-bablawi-mulai-melarikan-diri/#axzz2cH5PAHce

http://www.dakwatuna.com/2013/08/17/38098/keluarga-beberapa-menteri-kabinet-bablawi-mulai-melarikan-diri/#ixzz2cH5cxs2E

Jumat, 16 Agustus 2013

Kecurigaan Uskup Makarius Terhadap Aksi Perusakan Gereja

Mesir.  Melalui sambungan telepon dengan stasiun televisi NEWS, Uskup Makarius di propinsi Almenya menyatakan kecurigaannya tentang aksi perusakan gereja di tempatnya.
Beberapa kecurigaan itu misalnya, waktu perusakan dimulai bersamaan dengan aksi pembubaran paksa demonstran di Rab’ah dan Nahdhah, yaitu Rabu pagi. Sehingga mengesankan bahwa perusakan itu sudah direncanakan berhubungan dengan pembubaran paksa para demonstran.
Selain itu, tidak ada pihak kepolisian yang mengamankan lokas-lokasi tersebut. Ketika terjadi perusakan, pihak gereja telah menghubungi kepolisian untuk mengamankan. namun disayangkan, kepolisian meminta maaf tidak bersedia datang memenuhi permintaan tolong tersebut.
Beberapa hari setelah kejadian, pihak gereja mengajukan protes kepada depdagri dan perdana menteri. Pihak-pihak tersebut memohon maaf, dan berjanji akan memperkuat pengamanan. Namun hingga saat ini janji tersebut tidak ada kenyataannya.

Lagi-lagi Polisi yang Tolak Bantai Demonstran Dihabisi

Mesir.  Seorang ibu, yang ternyata adalah isteri Mayjend Muhammad Abbas Jabar, berbicara di televisi melalui sambungan telepon bahwa suaminya termasuk polisi yang menolak pembubaran demonstran dengan kekerasan. Beliau ingin segera mengundurkan diri dari kepolisian.
Jasad Mayjend Muhammad Abbas ditemukan tergeletak di sebuah ruangan kotor pada gedung yang belum selesai dibangun. Bisa dipastikan, polisi ini tidak pernah berada di tempat ini sebelum dirinya dibunuh.
Sehingga diperkirakan beliau dibunuh oleh sesama polisi di ruangan tersembunyi salah satu kantor polisi. Sehingga tidak ada yang mengetahui eksekusi matinya, selain polisi-polisi korup pembela kudeta.

Rabu, 07 Agustus 2013

Demonstrasi Tahun 1954, Sebuah Pelajaran Bagi Demokrasi Mesir

Mesir.  Pada tahun 1954, terjadi demonstrasi besar-besaran menolak kudeta militer yang dilakukan oleh Gamal Abdel Naser. Untuk membubarkan demonstran, lahirlah sebuah inisiatif solusi hasil kesepakatan antara Gamal dan Syeikh Abdul Qadir ‘Audah.
Isi inisiatif tersebut adalah akan segera melaksanakan pemilu secapatnya, dan tidak akan ada penangkapan terhadap para demonstran setelah mereka pulang ke rumah masing-masing.
Namun setelah demonstrasi dibubarkan, dan semua orang pulang ke rumah masing-masing, apa yang dilakukan militer? Mereka menangkap lebih dari 18 ribu orang dalam satu malam. Selain itu, Syeikh Abdul Qadir ‘Audah, Sayyid Qutb, dan Syeikh Farghali dihukum gantung.

Sabtu, 03 Agustus 2013

Hasan Qabbani: Kini Saatnya Ada Mandat untuk Menggantung As-Sisi

“Pemberian mandat” saat ini menjadi kata yang tertuduh dalam peristiwa pembantaian di beberapa tempat. Mulai dari Mabes Garda Militer hingga Rab’a Adawiyah.
Kata inilah yang telah membuat  As-Sisi beraksi tanpa ada sandaran hukum. Dia bebas melakukan apa saja dengan bermodal “mandat rakyat” dan kaca mata hitam yang menutup kemunafikannya.
Saat ini kata yang sama diberikan kepada departemen yang berlumuran darah untuk mengambil tindakan keras mengakhiri demonstrasi, demi kenyamanan dan keamanan publik.
Rupanya kata ini lebih manjur daripada 5 event pemberian mandat rakyat yang konstitutif dan terukur, yaitu pemilu dan referendum. Mursi lah orang yang telah mendapat mandat rakyat dengan kewenangan yang jelas, konstitutif, dan revolusioner.

Popular Posts