Apa Salah PKS ?

Banyak pihak yang salah kaprah dalam memandang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ada saja yang mencibir, tak suka keberadaan partai ini seakan-akan sebagai batu sandungan bagi partai lain. Sebuah partai dakwah yang amanah tak kenal lelah melayani rakyat. Keberpihakan PKS terhadap perbaikan nasib rakyat menjadi lebih baik, selalu diperjuangkan sebagai bentuk jihad, lalu mengapa PKS selalu disalahkan?

Kader PKS sedang menjahit baligho yang telah dirusak oleh oknum

Perobekan baligho, spanduk dan berbagai alat peraga kampanye dilenyapkan oleh orang yang tak bertanggungjawab. PKS menyayangkan fenomena tersebut terjadi dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini serta menindak tegas pelakunya.

“Kami sangat menyayangkan insiden perobekan baligho di dekat flyover pelangi Antapani-Kiaracondong sabtu malam (29/12/2018), karena negara kita adalah negara hukum, kami berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini,” ujar Tedy Rusmawan, Ketua Umum DPD PKS Kota Bandung.

Oknum yang tak suka dengan PKS, selalu saja menghembuskan isu receh prilaku korupsi tentang import daging yang menimpa kader PKS. Kasus fenomenal ini kerap dijadikan amunisi menembak PKS. Terbukti kasus tersebut sarat dengan permainan di pengadilan. Kader PKS tak terbukti menerima uang dari Ahmad Fathonah. Dan hal itu diakui sendiri oleh Ahmad Fathonah dalam persidangan.

Soal kader korupsi, teramat banyak data yang menyebutkan bahwa PKS berada di nomor buncit. Juara korupsi justru partai-partai besar.

PKS hanya jamaah manusia yang berusaha seoptimal mungkin mendekati kesucian malaikat untuk tak berbuat dosa dan disaat yang sama berusaha semaksimal mungkin menjauhi setan agar tak terjerumus dalam kesesatannya.

Inilah partai yang konsisten menjadi oposisi kritis kepada pemerintah dan terus menyuarakan kepentingan rakyat dan umat Islam. Inilah partai yang terus berjuang Bersama umat dan rakyat. Bersuara lantang soal Perppu Ormas, membersamai Aksi Bela Islam 411, 212 dan lainnya. Menolak kenaikan BBM dan importkomoditi pertanian. Inilah partai yang para kadernya rela merogoh koceknya sendiri untuk berjuang dalam dakwah politik, dari yang kaya hingga yang belum berkecukupan.

• Bila Setuju, Pilihlah Kami
• Bila Ragu, Pelajari Kami
• Bila Simpati, Do’akan Kami
• Bila Tidak Setuju, Kami akan Tetap berjuang untuk anda

http://bandung.pks.id/2018/12/apa-salah-pks.html

Oded: Perda Terbaru, Warga Kota Bandung Nyaman Beribadah

Peraturan daerah (Perda) tentang gedung dan bangunan yang baru saja disahkan oleh Pemkot Bandung. Salah satu poinnya ialah mewajibkan bangunan atau gedung untuk menyediakan tempat ibadah yang layak. Wali Kota Bandung Oded M Danial sangat mendukung lahirnya aturan tersebut. Satu demi satu program mewujudkan kota Bandung agamis sudah terealisasi.

Wali Kota Bandung Oded M Danial saat memberikan sambutan

Dalam perda itu disebutkan tempat ibadah seperti mushala yang disediakan pemilik gedung atau perkantoran, tidak boleh berada di basement. Seperti diketahui basement biasanya dijadikan tempat parkir dengan kondisinya kurang layak.

Asma Nadia Dukung Penuh Usulan Cuti Hamil Enam Bulan

Penulis Asma Nadia berbicara dalam Muda Fest PKS 

di kawasan Jakarta Selatan, Senin (24/12) (Donny/PKSFoto)

Jakarta -- Penulis yang juga sosok influencer Asma Nadia mengatakan bahwa usulan penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan selama enam bulan adalah keputusan yang tepat.Bilangan bulan ini, kata Asma, merupakan kondisi yang pantas bagi ibu untuk istirahat dan membina kedekatan dengan anak yang dilahirkannya.

"Karena begini, saya baru bisa tidur nyenyak dan setelah ananda usia enam bulan. Jadi saya sebagai ibu, kebijakan ini seharusnya dari dulu. Mempertimbangkan cuti hamil yang pantas buat ibu, dan tidak hanya buat ibu," katanya di Conclave Coworking Space, Jakarta Selatan.

Legislator PKS Minta Kemlu Tegas Terhadap Penahanan Muslim Uighur

Jakarta (14/12) -- Persekusi yang dialami oleh satu juta umat Islam etnis Uighur di China turut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf. Ia meminta dengan tegas kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberikan klarifikasi dan langkah Indonesia dalam rangka membantu menjaga ketertiban dunia.

Hal ini ia sampaikan ketika interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Masa Sidang 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Negara Nunggak Rp 8,02 Triliun, Fraksi PKS Wacanakan Pansus BPJS

Jakarta (10/12) -- Besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan menuai sorotan dari kalangan DPR. Tidak main-main, sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai 8,02 triliun.

Hal ini, kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaeni, sudah sangat mengancam keberlangsungan operasional sejumlah rumah sakit. Bahkan, yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan dimana taruhannya adalah nyawa pasien. 

Salahkah Meringankan Rakyat dari Pajak?

Sayang sekali bila tiap 5 tahun rakyat dipaksa untuk memilih pemimpin yang akan memunguti uang dengan segala macam nama legalnya dari kantong rakyat.

"Pajak untuk pembangunan", katanya. Saya mengerti. Sementara, alam Indonesia sendiri kaya raya. Pujian "gemah ripah loh jinawi" sejak dulu terdengar. Akan kah menjadi klise ?

Dari 260 juta jiwa penghuni negeri ini, tak ada kah yang cukup panjang akalnya untuk mengelola alam demi kemakmuran rakyat alih-alih merogoh saku-saku tipis mereka? Atau alam ini tak pantas untuk anak bangsa, biar diserahkan untuk asing saja ?

Ikatan Alumni Keluarga Mahasiswa Islam ITB Deklarasi Dukung Prabowo-Sandiaga

JAKARTA – Ikatan Alumni Keluarga Mahasiwa Islam Institut Teknologi Bandung (IAG ITB) menyatakan sikap politik mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Sikap tersebut dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan yang matang.

“Mendukung pencalonan kader terbaik bangsa, yaitu, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden RI 2019,” ujar Presidium IAG ITB Herry Moelyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Selasa (14/8/2018).