Satu-satunya hal baru seputar kabar menghebohkan minggu lalu tentang penyadapan telepon dan Internet dari warga Amerika oleh National Security Agency (NSA) sebenarnya adalah bahwasanya kini pengungkapannya (penuntutannya) dilakukan secara resmi mengenai sesuatu yang sebenarnya semua orang sudah tahu, atau seharusnya sudah diketahui selama bertahun-tahun.
Pembicaraan seputar penyadapan yang semakin intensif dilakukan pemerintah Amerika terhadap para warganya secara elektronik sebenarnya telah dilaporkan lebih dari satu dekade ini.
Edward Snowden, yang memunculkan dirinya dalam pekan-pekan terakhir sebagai sumber mula dari berita-berita seputar penyadapan ini kepada The Guardian dan the Washington Post, sebenarnya hanyalah yang terbaru saja, bukan yang pertama.
Snowden, mantan karyawan CIA yang sekarang bekerja untuk perusahaan konsultan Booz Allen Hamilton, yang memiliki kontrak-kontrak dengan NSA, tampaknya berhasil mencuri dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya perintah dari Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) kepada provider telco Verizon untuk memberikan seluruh data telponnya kepada NSA setiap harinya. Dokumen lainnya menunjukkan bahwa NSA memiliki askses ke server-server dari 9 provider Internet besar, yang meliputi dari Google hingga Microsoft, Yahoo! Skype, Facebook, YouTube, AOL dan Apple.
Tapi jauh sebelum Snowden, William Binney, yang telah bekerja untuk NSA selama 32 tahun, mengundurkan diri dari organisasi tersebut dalam protesnya di 2001 setelah pemerintahan Bush meluncurkan program penyadapan rahasia untuk memata-matai para warga AS tanpa jaminan. Waktu itu kode yang digunakan bernama “Stellar Wind” atau terkadang hanya disebut dengan “The Program” saja.
Sebagaimana dilaporkan oleh CSO pada Desember yang lalu bahwa Binney telah mengatakannya lebih dari satu dekade yang lalu bahwa NSA mengumpulkan setiap aktifitas elektronik dari para warganya –tidak hanya pada apa yang disebut dengan “telephony metadata.” Pada sebuah wawancara akhir tahun lalu dengan telervisi Rusia (RT), dia mengestimasikan bahwa jumlah dokumen elektronik yang saat ini disimpan mungkin telah mencapai hampir 20 triliun.
Dia mengatakan bahwa skandal yang melibatkan mantan direktur CIA David Petraeus memberikan bukti bahwa FBI mengumpulkan ribuan halaman email dari akun-akun pribadi, tapi tetap saja Petraeus tidak dituntut telah melakukan sebuah kejahatan apapun. “Bagaimana mungkin? Hal seperti ini waktu itu bukanlah sebuah kriminal,” ungkap Binney.
James Bamford, menulis di majalah Wired, melaporkan lebih dari setahun yang lalu, dalam pembangunan data center baru NSA yang akan dibuka September ini di Bluffdale, Utah, sebelah selatan Salt Lake City. Data center tersebut yang akan dapat menyimpan jumlah data yang luar biasa besarnya, akan mampu untuk melakukan intersepsi, penyimpanan dan analisis semua bentuk komunikasi, termasuk konten lengkap dari email-email pribadi, percakapan pada ponsel, dan pencarian di Google, sebagaimana halnya juga seluruh jenis data personal seperti slip parkir, rute perjalanan (itinerary), pembelian buku, dan data-data digital lainnya. Dan baik menurut Binney dan sekarang Snowden, data center tersebut akan mengumpulkan data dari para warga Amerika.
Dan begitu terbongkarnya cerita ini minggu lalu, para anggota kongres dari Demokrat maupun Republik, mengatakan bahwa hal ini telah berlangsung selama 7 tahun terakhir, mulai dari di bawah pemerintahan Bush dan kemudian berlanjut (dan dikembangkan lagi) di bawah Presiden Obama.
Memang, perintah ke Verizon, dilaporkan pertama kali oleh Glenn Greenwald kepada The Guardian, sebenarnya hanyalah reotorisasi dari sebuah program yang sudah dan sedang berlangsung, dimana hal tersebut memang dibutuhkan pada setiap 3 bulan sekali.
Pihak yang berseberangan dengannya pun telah menyatakannya selama bertahun-tahun. Pada Mei 2011, Sen Ron Wyden, D-Ore. mengatakan dalam sebuah debat mengenai reotorisasi bagian 215, yaitu bagian tentang Patriot Act bahwa pemerintah menyatakan dapat mengizinkan pada penyadapan tertentu. “Saya ingin memberikan peringatan siang ini: ketika orang Amerika mengetahui bagaimana pemerintahnya secara diam-diam menginterpretasikan Patriot Act, maka mereka pasti akan benar-benar terkejut dan marah.”
Richard Forno, menulis dalam sebuah blog untuk Center for Internet and Society di Stanford Law School, mengatakan, “Ini adalah sebuah pertaruhan menarik bahwa perintah-perintah yang sama telah pula dikeluarkan pada para penyedia layanan telepon dan Internet Amerika. Saya tidak terkejut dengan pemberitaan ini. Pemberitaan ini bagaimanapun menyegarkan ingatan kita sekaligus tidak mengenakkan kita adanya bukti resmi tersajikan di hadapan publik mengenai apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun belakangan.”
Betapapun, sejumlah pakar yang mengungkapkan kasus ini minggu lalu, dikombinasikan dengan ungkapan semi-berkelit dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sebenarnya telah mengangkat topik ini ke sebuah babak baru.
Sejumlah komentator mencatat bahwa para penyedia layanan Internet yang disebut-sebut itu mengatakan bahwa mereka tidak memberikan akses “langsung” kepada pemerintah terhadap server-server mereka. Hal tersebut tentu saja tidak berarti pemerintah tidak mendapatkannya, mengingat data-data tersebut bisa saja ditransfer ke sebuah kontraktor tertentu, yang kemudian pada gilirannya akan mengirimkannya ke pemerintah.
Jody Westby, seorang jaksa dan CEO Global Cyber Risk, yang telah menulis sejumlah tulisan di Forbes terkait hal ini antara lain mengatakan bahwa kasus ini merupakan sebuah krisis nasional yang seserius Watergate. Para pemimpin negara kita telah memberikan pernyataan palsu dan menipu kepada Kongres dan rakyat Amerika. Mereka (NSA) telah menyadap segalanya, tidak hanya pada percakapan telepon. Kami ingin tahu seperti apa detailnya.”
Rebecca Herold, CEO dari Privacy Professor, mengatakan bahwa permasalahan utama disini adalah bahwa pemerintah melanggar jangkauan penyadapan yang seharusnya.
“Saya kira sebagian besar publik yakin bahwa terdapat kemampuan untuk melihat suatu data, ketika dibutuhkan untuk seorang individu atau lokasi tertentu. Tapi pengambilan tersebut bukanlah pengumpulan data secara penuh/lengkap.Hal ini mengubah implikasinya secara signifikan, karena sekarang setiap orang seolah-olah telah menjadi tersangka.”
Herold dan lainnya juga mengatakan bahwa permainan semantik yang sedang dimainkan oleh para pejabat pemerintah telah pula merongrong kepercayaan publik. Clapper, misalnya, mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk membaca email-email dari rakyat kebanyakan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa mereka kemudian menyimpannya, sehingga ia dapat digunakan jika diinginkan. Hal ini sebagaimana terungkap pula dalam kasus Petraeus.
“Para pemimpin pemerintah sedang memainkan permainan kalimat dengan publik,” kata Herold. “Walaupun konten percakapan/komunikasi tidak disimpan –setidaknya sejauh yang kami tahu hingga saat ini—tapi metadata yang terkait dengan percakapan tersebut dapat memberikan informasi yang dapat menghasilkan informasi yang amat dibutuhkan terkait dengan percakapan tersebut seperti lokasi, waktu, hari, frekuensi, pihak-pihak yang terlibat, dll.”
“Analisis yang canggih dapat mencocokkan tipe data seperti ini dengan database-database lain untuk mengklarifikasi dan memperjelas konteks dari komunikasi-komunikasi tersebut, dan juga membawa para pihak yang terkait di lokasi tertentu pada hari dan waktu tertentu, serta mengungkap hubungan dan kolaborasi-kolaborasi diantara individu dan kelompok-kelompok yang berbeda-beda,” lanjutnya.
Inilah poin yang diungkapkan oleh Electronic Frontier Foundation seputar topik ini minggu lalu. Dalam sebuah postingnya, staf kejaksaan Cindy Cohn dan Mark Rumold mengatakan dalam keterangan anyarnya, “ini harus berakhir, sekali dan selamanya, klaim yang mendiskreditkan pemerintah terkait program penyadapan domestik.
Ini harus mendorong Kongres dan rakyat Amerika untuk membuat Presiden akhirnya memberitahukan hal yang sebenarnya mengenai pemerintah yang memata-matai rakyat Amerika yang tidak bersalah.”
Ini harus mendorong Kongres dan rakyat Amerika untuk membuat Presiden akhirnya memberitahukan hal yang sebenarnya mengenai pemerintah yang memata-matai rakyat Amerika yang tidak bersalah.”
Betapapun, pelanggaran ini tidak bersifat universal. Stewart Baker, mantan staf ahli untuk kebijakan pada departemen keamanan dalam negeri (Department of Homeland Security/DHS) dan sekarang merupakan partner pada Steptoe & Johnson, mengatakan dalam sebuah tulisan di blognya, bahwa satu-satunya cara untuk membuat sistem berjalan, dan satu-satunya cara untuk mengidentifikasi dan memonitor rakyat Amerika yang bekerja sama dengan operasi al-Qaeda di Yaman, adalah untuk mengumpulkan semua data pada setiap panggilan telpon Amerika dari dan ke Yaman untuk kemudian dianalisis, dengan konsekuensi biaya yang menjadi beban dari kita semua, bukan oleh pembawanya. Pendek kata, pemerintah memang harus melakukan hal ini.”
Dan Joel Harding, pensiunan pejabat intelijen militer Amerika dan sekarang ahli dan konsultan pengoperasian informasi, mengatakan bahwa walaupun dia percaya Amerika melakukan hal ini dengan itikad baik untuk memelihara keseimbangan antara privasi dan keamanan, tapi sudah terlalu sering kita melihat contoh penyalah-gunaan terhadap hal ini. Seandainya saja kita kita percaya pada pernyatan para pemimpin Amerika bahwa program-program ini adalah untuk kebaikan bersama. Saya hanya berdoa agar kepercayaan kita letakkan pada tempatnya.” [manajemen-ti/cso/picture:hyperallergic]
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar