Kursi DPR 2019-2024: DPR Dipimpin PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem, Ini Jumlah Kursinya

KURSI DPR 2019-2024: 

DPR Dipimpin PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem, Ini Jumlah Kursinya

TRIBUN-MEDAN.COM - Rekapitulasi suara Pemilu 2019 masih berlangsung untuk menentukan siapa yang berhak menduduki 575 kursi DPR RI 2019-2024. Namun perkiraan jumlah perolehan kursi masing-masing fraksi di DPR 2019-2014 sudah tergambar.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memprediksi partainya akan memperoleh 133 kursi di DPR periode 2019-2024. Hal itu disampaikan Hasto berdasarkan data hitung cepat Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI-P.

• "Dari jumlah kursi, PDI-P perkirakan dari data yang kami kumpulkan, berdasarkan quick count, real count, data KPU, itu 133 kursi. Ini adalah kenaikan dari 109 kursi. Itu sekitar 23 persen," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Prabowo, Uber Alles, Indonesian First: catatan atas debat ke empat

(Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle)

Prabowo, "Uber Alles", Idonesia di atas segalanya, "Indonesian First", mengutamakan Indonesia. Tentu di bawah kekuasaan Allah. Beberapa kawan2 menjapri saya bahwa malam ini kepuasaan mereka terhadap debat sudah tercapai, Prabowo top. Aslinya Prabowo yang tegas, tajam visioner terlihat nyata.

Kasus Korupsi Trans Jakarta, Ada Jenderal Tekan Jaksa Agung untuk Selamatkan Jokowi ?

Ada informasi baru terkait kasus pengadaan bus Transjakarta rusak (berkarat) yang ditangani Kejaksaan Agung.

Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arif Poyuono, yang mengungkapkannya. 

Kepada Rakyat Merdeka Online, Arif menjelaskan bahwa mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Udar Pristono, meminta perlindungan dan bantuan hukum kepada pihaknya dalam menjalani persidangan bus Transjakarta nanti.

"Iya benar, Pak Udar meminta kami membantu Beliau mengungkap kasus ini. Karena dalam kasus ini seolah-olah Pak Udar dijadikan sebagai satu-satunya tersangka. Padahal, tidak demikian," ujar Arif saat dihubungi, Selasa (20/5).

Dari keterangan Arif diperoleh bahwa dokumen penting tentang tanda bukti transfer uang sudah diamankan oleh pengurus Federasinya. Bahkan, dikumpulkan bukti pengakuan Udar melalui keluarganya yang menyebutkan bahwa Udar ditekan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meloloskan PT Saptaguna Dayaprima sebagai pemenang tender dan me-mark up pengadaan busway dari 140 ribu dolar AS/unit menjadi 345.608 dolar AS/unit.